Gebrakan-gebrakan Mentri Susi

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 27 Oktober lalu, Susi Pudjiastuti sudah mencuri perhatian masyarakat. Kepada Tempo, Susi mengaku Presiden Jokowi sempat melontarkan maksud penunjukannya. (Baca: Kata Susi, Ini Kebodohan Indonesia di Sektor Laut)

Susi menceritakan, saat itu Jokowi mengatakan, "Ibu Susi, negeri ini perlu orang gila." Mendengar itu, Susi menjawab, "ya, Bapak mendapat orang gila.” Hasilnya belum sampai sebulan Susi sudah langsung tancap gas. Berikut daftar gebrakan Menteri Susi:

Moratorium Izin Kapal
Susi mengeluarkan moratorium izin kapal berukuran 30 gross ton (GT) atau lebih untuk membantu nelayan dan menjaga pencurian ikan dari kapal asing. Tidak lama, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly sudah menandatangani peraturan yang dibuat Menteri Susi tentang moratorium izin kapal 30 gross ton (GT). "Ini kabar bagus. Akhirnya tak perlu tunggu dua tahun!" kata Susi kepada Tempo Kamis, 6 November 2014. (Baca: Menteri Susi Suka Motret Pencurian Kayu dan Ikan)
Menghapus Pungutan Kapal Nelayan
Menteri Susi mencoba membebaskan nelayan dari berbagai pungutan, mulai izin prinsip, pajak pertambahan nilai, pajak impor mesin, hingga pungutan masuk pasar. "Ikan masih di pelelangan saja, nelayan sudah kena pungutan 40 persen. Mana bunga kreditnya (bank) tinggi sampai 12 persen," kata Susi. Dia mengusulkan pemerintah kabupaten dan kota membebaskan berbagai pungutan kepada nelayan dengan kapal di bawah 10 gross ton. (Baca: Menteri Susi Ternyata Tak Pernah Cek Rekeningnya)
Selanjutnya: Beberkan akses dan password Kementerian Kelautan Perikanan
Membuka Data Kapal Ikan
Melalui situs Kementerian, Menteri Susi membuka akses masyarakat mengetahui data kapal ikan yang mendapatkan izin di Indonesia. Tindakan ini supaya masyarakat mengetahui bila terjadi pencurian ikan atau ada kapal yang menyalahi aturan. (Baca: Ada Apa Menteri Susi dengan Tommy Winata?)
Tidak tanggung-tanggung Menteri Susi memberikan hak akses user: kkpindonesia dan password: goodgovernance di situs www.integrasi.djpt.kkp.go.id/webperizinan/. Di situs itu terdapat 4.964 kapal ikan yang sudah mendapat izin dari KKP. Juga tercantum nama perusahaan pemilik kapal tersebut. (Baca: Susi Paling Disukai Netizen di Situs Kawalmenteri)
Memimpin Penangkapan Kapal Pencuri Ikan
Ketika melakukan kunjungan kerja di pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur, Susi mendapati laporan seringnya kapal asing melakukan pencurian. Susi langsung menggelar rapat bersama TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan Bupati Berau untuk menangkap kapal asing tersebut. (Baca: Menteri Susi Disemprot Nelayan)
Operasi yang dirancang dini hari itu hanya berhasil menangkap empat kapal saja. Kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Susi menjelaskan penyebab hanya sedikit yang ditangkap. "Bensinnya habis, Pak." (Baca: Menteri Susi: Saya Beruntung DPR Kisruh)
Lima hari kemudian, anak buah menteri Susi berhasil menangkap lebih banyak kapal pencuri ikan. Kali ini di laut Natuna, Kepulauan Riau berhasil ditangkap lebih dari lima kapal berisi 61 anak buah kapal berkewarganegaraan asing. (Baca: Dipanggil Jokowi, Susi Memetik Anggur Lalu Lari)
Selanjutnya: Susi Tenggelamkan Kapal
Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan
Menteri Susi lagi-lagi melontarkan ide gilanya. Susi mengaku siap menenggelamkan kapal pencuri ikan. Menteri Susi mengaku geram dengan aktivitas pencurian ikan. Susi siap mengerahkan pesawat Susi Air miliknya untuk mengebom kapal asing itu satu per satu. "Asalkan Presiden kasih perintah, saya lakukan dengan senang hati," ujar Susi kepada Tempo. (Baca: Soal Biaya Bongkar Muat, Susi: Mahalan Rokok Saya!)
Esoknya ketika bertemu Presiden Joko Widodo, idenya justru didukung. "Sudahlah nggak usah tangkap-tangkap, langsung tenggelamkan. Tenggelamkan 100 kapal biar nanti yang lain mikir," kata Jokowi. (Baca: Cara Menteri Susi Relaksasi)
Meskipun ditentang Menkopulhukan, ide Susi justru dibenarkan Undang-undang. "Berdasarkan Pasal 69 UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, dalam kondisi tertentu diperbolehkan memusnahkan kapal asing ilegal apabila ditemukan bukti awal yang kuat," kata Mantan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Adji Sularso. (Baca juga: Susi Berkeras, Pilot Memelas)

EVAN | PDAT (Sumber Diolah Tempo)

KMP dan KIH Berdamai dan Sepakat Ubah Pasal Hak Anggota DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi partai politik di DPR RI yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) segera berdamai, dengan adanya kesepakatan perubahan pasal-pasal yang mengatur hak anggota DPR dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
Kesepakatan kedua pihak tercapai setelah beberapa pertemuan antara perwakilan kedua kubu yang diakhiri dengan penandatanganan draf kesepakatan di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa, Jakarta, Sabtu (15/11/2014) petang.
"Tadi malam, pimpinan parpol KMP mengadakan pertemuan dan kami sudah menghasilkan suatu kesepakatan. Dan dari pembicaran sore ini, kami mencapai suatu kesepahaman," kata Hatta usai pertemuan.
Dalam pertemuan ini, perwakilan KMP diwakili oleh Hatta Rajasa dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham. Sementara, parpol yang tergabung dalam KIH diwakili oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Pramono Anung dan Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dodokambey.
Menurut Hatta, ada lima butir draf kesepakatan yang telah ditandatangani perwakilan kedua pihak dalam pertemuan ini, di antaranya penghapusan dan perubahan beberapa pasal tentang hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan di dalam UU MD3.
Ia menegaskan, penghapusan dan perubahan isi pasal tersebut tidak menghilangkan hak-hak utama anggota DPR. "Poin pentig di situ (draf kesepakatan) adalah, bahwa hak-hak anggota Dewan tentang interpelasi, angket dan menyatakan pendapat itu tidak dihilangkan karena sudah diatur di Pasal 79 dan penjabarannya mulai di Pasal 194 sampai Pasal 227," jelas Hatta.
Selain penghapusan dan perubahan beberapa pasal hak anggota DPR, perwakilan KMP dan KIH juga sudah menyepakati pembagian porsi kursi pimpinan Alat Kelengkapan DPR, yakni 16+5.
Nantinya, perwakilan anggota DPR dari KIH akan mendapatkan satu kursi wakil ketua di 11 komisi dan 5 AKD lainnya, seperti di Badan Anggaran. Lima anggota DPR juga akan mendapatkan lima kursi pimpinan di 16 AKD secara random.
"Itu sudah kami sepakati. Follow up nanti di fraksi-fraksi. Susunan 16 + 5 itu sudah sepakat sebelumnya," jelasnya.
Rencananya, draf kesepakatan akan diserahkan dan diminta ditandatangani oleh 11 pimpinan fraksi dari KMP dan KIH di DPR pada Senin (17/11/2014). Revisi beberapa pasal dalam UU MD3 akan dibahas di tingkatan DPR hingga Paripurna dan direncanakan bisa disahkan dalam dua bulan mendatang.
"Yang jelas, butir-butir kesepahaman itu sudah kami paraf. Dan kami perlu sosialisasi di fraksi biar nggak ada suara beda lagi dan kami yakin nggak ada tambahan lagi," kata Pramono.
"Ini akan dilanjutkan dengan rapat pimpinan Dewan dengan fraksi-fraksi. Kesepakatan ini tidak mengurangi kewenangan DPR. Ini cuma untuk menyamakan perbedaan yang kemarin tidak ketemu. Pasal 79 dan penjabarannya pada Pasal 194 sampai Pasal 227 sama sekali nggak dihilangkan. Jadi, hak DPR tetap," imbuhnya.

Presdir Surveyor Indonesia Usukan Pengawasan Perdagangan Antar Pulau

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Guna mendukung upaya meningkatkan pendapatan negara melalui APBN, pemerintah diharapkan memperketat pengawasan perdagangan antar pulau, khususnya terhadap komoditas yang berpotensi untuk diselundupkan ke luar negeri.
Usulan tersebut disampaikan Presiden Direktur PT (Persero) Surveyor Indonesia, M. Arif Zainuddin, menjawab pertanyaan mengenai upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan jasa verifikasi negara terhadap langkah cepat pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Arif menunjuk contoh dalam satu sisi mineral dan batubara misalnya, PT. Surveyor Indonesia ditunjuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengawasi ekspor mineral dan batubara melalui verifikasi.
Tetapi sementara itu di satu sisi perdagangan antar pulau, perdagangan lokal tidak ada kewajiban untuk itu.
“Tidak ada kewajiban untuk pengawasannya, makanya yang sekarang terjadi di lapangan, menurut data kita ekspor batubara misalnya ke Jepang, China, Taiwan dll ini selalu lebih kecil dari data yang mereka rilis tentang batubara yang mereka terima,” papar Arif, Sabtu (15/11/2014) dalam pernyatannya yang disampaikan kepada tribunnews.com.
Presiden Direktur PT. Surveyor Indonesia itu menduga di sini ada sesuatu yang salah, entah itu perdagangan lokal yang kemudian belok atau apa, tapi ini adansesuatu yang salah.
Karena itu, Arif mengusulkan agar perdagangan lokal itu juga diverifikasi, karena pasti akan menjadikan penerimaan dari pajak lebih terjamin, karena data berapa yang dijual dari Kalimantan misalnya pasti tercatat.
Dengan cara pengawasan dalam perdagangan lokal itu, menurut Arif, maka hari ini misalnya dikirimkan batubara ke Surabaya ke PT A, itu data akan tercatat, ini bisa di cross check, hal yang selama ini tidak bisa dilakukan.
Diakui Arif, verifikasi perdagangan lokal itu pasti menambah cost, tetapi menurutnya itu tidak begitu besar bagi pengusaha.
Menurut Presdir PT Surveyor Indonesia itu, pembeli dan penjual sebenarnya saat ini pada perdagangan lokal sudah diverifikasi tetapi hanya berdasarkan kebutuhan pembeli saja.
Ia menunjuk contoh, PLN misalnya yang membeli batubara dari berbagai tambang di Sumatera, Kalimantan, dll, minta Surveyor Indonesia melakukan verifikasi.
Itu hanya untuk menentukan apakah kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan apa yang dia minta.
Tetapi kalau ini nanti perdagangan antar pulau sudah diawasi, menurut Arif, untuk permintaan verifikasi sebagaimana dilakukan PLN itu tidak perlu lagi, karena ini bukan lagi kemauan pribadi dari pembeli dan penjual, tetapi dengan hasil laporan survey itu tadi, datanya bisa dipakai oleh siapa saja.
“Oleh penjualnya, oleh pembelinya, oleh Dirjen Pajak, dan akuntabilitasnya juga terjaga,” kata Arif seraya menyebutkan, sekarang ini juga semua pembelian pasti ada surveyornya, tetapi itu hanya untuk keperluan yang sangat mikro.
Arif meyakinkan, bahwa ketentuan pengawasan perdagangan antar pulau itu tidak akan menambah birokratisasi.
Bahkan ia meyakinkan, kalau lebih lama juga nggak karena ini bekerjanya, surveyor itu bekerjanya dari material yang mungkin akan masuk ke tongkang atau kapal, hanya diambil sampelnya dan menghitung volumenya sementara proses loading tetap berjalan.
“Kita punya metode ambil samplingnya, bagaiman supaya sampel yang kita ambil mewakili yang akan dikapalkan. Itu kita sudah punya metode begitu. Nah setelah itu kita periksa di Laboratorium. Kami juga sudah punya alat di daerah, yang itu juga tidak memerlukan waktu lama,” terang Arif.
Kalau mereka nanti taat pada SOP atau aturan-aturannya, mereka akan cepat karena pada saat LS misalnya bukti pembayaran PPN dilampirkan.
“Kalau ini belum ada, ya memang kita tahan. Bukti pembayaran royalty sudah ada buktinya, itu kita tidak mengganggu sama sekali,” tambah Arif.
Soal kesiapan Surveyor Indonesia jika ditunjuk melakukan verifikasi perdagangan antar pulau, Arif Zainuddin memastikan, pihaknya sudah sangat siap.
“Kami itu di laboratorium, di hampir semua daerah penghasil daerah batubara kita punya. Surveyornya kita juga punya. Bahkan untuk menghadapi Pasar Bebas ini pun kita kemarin juga sudah mulai meningkatkan kompetensi karyawan, kira-kira yang diperlukan apa,” kata Arif.
Di tahun 2014 ini pihaknya sudah melakukan training untuk surveyor yang akan terjun ke lapangan itu sudah 4 angkatan, atau 120 peserta

Doktrin Jokowi di East Asia Summit Tentang Poros Maritim Dunia

Detik News: Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Cita-cita dan agenda di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa.

Yang Mulia.

Sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia tentu berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudera Hindia (the Pacific and Indian Ocean Region—PACINDO).

Kami ingin Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia, bukan dijadikan ajang perebutan sumberdaya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim.

Dalam kaitan ini, saya memandang bahwa potensi kemaritiman di forum EAS belum dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia mengusulkan penguatan prioritas area kerjasama maritim di EAS.

Kami mendorong negara-negara mitra ASEAN di EAS untuk mendukung dan terlibat aktif dalam mewujudkan ASEAN Masterplan on Connectivity, khususnya konektivitas dan infrastruktur maritim.

Kami menyerukan kerjasama EAS secara konkret di bidang energi, ketahanan pangan, manufaktur, dan dalam menjaga kelestarian bahari.

Kami menyerukan kerjasama yang lebih erat dalam menjaga keamanan laut. Khusus mengenai Laut Tiongkok Selatan, Indonesia menyambut baik komitmen untuk mengimplementasikan DOC (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea). Saya juga mendukung penyelesaian COC (code of conduct in the South China) melalui konsultasi secepat mungkin.

Hikmahanto tentang Makna Doktrin Jokowi

Tribunnews.com, Jakarta - Dalam pertemuan KTT Asia Timur, Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya yang diberi judul Doktrin Jokowi. Ada tiga makna penting dari Doktrin Jokowi. Demikian disampaikan Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional UKI kepada Tribunnews.com, Jumat (14/11/2014)
Pertama, mengumumkan kepada dunia melalui Forum Asia Timur hasrat Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia.
"Pengumuman seperti ini mengingatkan pada Deklarasi Perdana Menteri Djuanda pada tahun 1957. Saat itu Indonesia mengklaim diri sebagai negara kepulauan," kata Hikmahanto.
Kini  pemerintahan Jokowi ingin menjadikan Indonesia tidak saja negara kepulauan tetapi negara maritim.
"Yang kedua, upaya Indonesia mentransformasi diri menjadi negara maritim akan membuka banyak peluang ekonomi, tidak saja bagi masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat dunia. Untuk itu Indonesia mengundang negara-negara untuk memanfaatkaan peluang bisnis yang terbuka dalam mengeksploitasi sumber daya alam maupun pembangunan infrastruktur, ujarnya seraya menambahkan bahwa peluang ekonomi ini diharapkan dapat menghilangkan sumber konflik antar negara.
Namun demikian, lanjut Hikmahanto, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia akan tegas bila kedaulatan dilanggar dan kepentingan nasional dirugikan.
"Ketiga, Presiden menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terlibat dan turut menentukan arah berkembangnya kawasan Pasifik dan Samudera Hindia. Partisipasi Indonesia diantaranya ditujukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan, katanya.
Doktrin Jokowi, menurut Hikmahanto, tidak akan memiliki makna bagi dunia dan masyarakat internasional, bahkan masyarakat Indonesia bila Pemerintahan Jokowi tidak dapat menterjemahkan dalam sejumlah kegiatan kongkrit.
"Di sini para menteri dan pejabat pemerintah baik di pusat maupun daerah dituntut untuk menjabarkan Doktrin Jokowi dalam berbagai program," katanya.

Video Presentasi Jokowi di APEC Terpopuler Sepanjang Sejarah APEC

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Akun resmi KTT Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) "apecsec" di situs berbagi video YouTube  mengunggah presentasi yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dihadapan ratusan CEO negara-negara Asia Pasifik ternyata menjadi video terpopuler dan paling banyak ditonton dibandingkan video lainnya sepanjang sejarah APEC memiliki akun resmi di Youtube.

"Meskipun video presentasi Jokowi berjudul Joko Widodo, President of Indonesia, at the APEC CEO Summit baru diunggah pada Minggu 10 November kemarin, tapi jumlah yang menyaksikan video tersebut sudah menembus angka 210.779 kali tayang," jelas pengamat sosial media Vcomm Arif Hidayat, Senin (11/11/2014) malam.

Menurut Arif, total kesuluruhan video yang sudah diunggah oleh akun "apecsec" mencapai 139 video dengan video terlama sudah berumur 5 tahun yang lalu.

Video pertama yang diunggah oleh akun "apecsec" sekitar lima tahun lalu berjudul APEC2009 SME Ministerial hanya ditonton oleh sebanyak 822 kali," terang Arif.

Terkait dengan video penyelenggaran APEC tahun 2014, akun "apecsec" baru mengunggah 13 video rata-rata di tonton sebanyak 500 kali selain video Jokowi.

"Urutan kedua terbanyak ditonton dari APEC 2014 yakni video Obama berjudl Barack Obama, President of the United States, at the APEC CEO Summit dengan 3.453 kali tayang," jelasnya.

Dari 139 Video yang ada, tayangan video pidato Jokowi jauh meninggalkan video lainnya dengan selisih tayangan mencapai duaratus ribu lebih.

Adapun urutan 10 terpopuler video APEC sejak 5 tahun lalu yakni Joko Widodo, President of Indonesia, at the APEC CEO Summit (210.779x) tayang 1 hari yang lalu, APEC: Imagine the Possibilities (15.041x) tayang 2 tahun yang lalu, Barack Obama, President of the United States, at the APEC CEO Summit (3.453x) tayang 1 hari yang lalu, Barack Obama, President of the United States, APEC CEO Summit, Yokohama, Japan, November 13, 2010 (3.083x) tayang 4 tahun yang lalu, Interview with New Zealand Prime Minister John Key (2.739x) tayang 8 bulan yang lalu, Interview with IMF Managing Director, Christine Lagarde, at APEC Women and the Economy Summit (2.493x) tayang 3 tahun yang lalu, US President Obama opens 2011 APEC Economic Leaders' Meeting (2.015x) tayang 3 tahun yang lalu, FMM APEC Russia 2012 (1.839x) tayang 2 tahun yang lalu, Indonesia President Susilo Bambang Yudhoyono remarks at APEC CEO Summit 2011 (1.999x) tayang 2 tahun yang lalu dan Lee Hsien Loong, Prime Minister of Singapore, APEC CEO Summit, November 13, 2010 (1.789x) tayang 4 tahun yang lalu.

"Pidato mantan Presiden RI SBY yang tayang 2 tahun lalu berjudul Indonesia President Susilo Bambang Yudhoyono remarks at APEC CEO Summit 2011, hanya tayang sebanyak 1.999 kali," pungkas Arif.

Presiden RI Joko Widodo tampaknya benar-benar menjadi "bintang"

Presiden RI, Joko Widodo (baris depan, tiga dari kanan) bersama Ibu Negara, Iriana Widodo (baris depan, dua dari kanan) berdiri di antara Presiden Rusia, Vladimir Putin (baris depan, tiga dari kiri), Presiden Tiongkok, Xi Jinping (baris depan, empat dari kiri) dan istrinya, Peng Liyuan (baris depan, empat dari kanan), serta Presiden AS, Barack Obama (baris depan, kanan) saat sesi "foto keluarga" pemimpin negara-negara peserta Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Beijing, Tiongkok, Senin (10/11/2014). AFP PHOTO / Mandel NGAN) di Beijing, Tiongkok, Senin (10/11/2014). AFP PHOTO / Mandel NGAN 
Laporan Wartawan Tribunnews.com Reza Gunadha
TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - Presiden RI Joko Widodo tampaknya benar-benar menjadi "bintang" dalam pertemuan Kerjasama Negara-Negara Asia-Pasifik (APEC Summit), Beijing, Tiongkok.
Selama dua hari pertemuan tersebut, Senin-Selasa (10-11/11/2014), presiden yang populer disebut Jokowi tersebut turut mengkhiasi topik utama media-media massa internasional.
Predikat "superstar" tersebut, juga semakin terkukuhkan ketika Jokowi dan Ibu Negara Iriana melakukan sesi foto bersama kepala-kepala negara dan pemerintahan peserta APEC Summit, Selasa (10/11).
Jokowi beserta istri, diatur berdiri di baris paling depan. Dalam barisan tersebut, Jokowi dan istri berdiri diapit tiga pemimpin negara "adikuasa". (Baca juga: Misi Jokowi di Forum APEC Dianggap Seperti Gadis yang Sedang)
Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jingping serta istrinya, berada persis di sisi kanan Jokowi. Sementara di sisi kiri Jokowi, terdapat Presiden Amerika Serikat Barrack Obama.
Sementara sejumlah pemimpin negara-negara tetangga Indonesia, justru berada di barisan kedua. Misalnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan Datuk Seri Najib Tun Razak. (Baca juga: Video Presentasi Jokowi di APEC Terpopuler Sepanjang Sejarah)
Sedangkan akun resmi KTT APEC "apecsec" di situs berbagi video YouTube mengunggah presentasi yang dilakukan Jokowi menjadi video terpopuler dan paling banyak ditonton.

Bahkan, bila dibandingkan video pidato tokoh-tokoh negara di ajang APEC, video Jokowi ini terpopuler sepanjang sejarah perhelatan tersebut. (Baca juga: Pidato Jokowi Dihina Orang Indonesia tapi Dipuji Warga Asing)
"Meskipun video presentasi Jokowi berjudul Joko Widodo, President of Indonesia, at the APEC CEO Summit baru diunggah pada Minggu 10 November kemarin, tapi jumlah yang menyaksikan video tersebut sudah menembus angka 210.779 kali tayang," jelas pengamat sosial media Vcomm Arif Hidayat, Senin (11/11/2014) malam

Jokowi Diperhitungkan Dunia

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - Sepanjang Senin (10/11/2014), Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan Jokowi dengan tiga pemimpin negara itu membuktikan dirinya mulai diperhitungkan dunia.
Pertemuan bilateral dengan PM Abe, Presiden Obama, dan Presiden Putin berlangsung di sela-sela kehadiran Presiden di KTT APEC di Beijing, Tiongkok. Ketiga pemimpin negara itu memberikan penegasan akan arti penting Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan. Mereka juga menyampaikan keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia.
"Kedua negara sudah lama membangun hubungan dengan sikap saling membantu. Jepang sangat mementingkan hubungan dengan Indonesia sebagai mitra strategis. Sebagai sesama negara maritim, kedua negara harus berkontribusi demi kedamaian dan keadilan," kata PM Abe, seperti dilaporkan wartawan Kompas, C Wahyu Haryo, dari Beijing, Tiongkok, Senin. (Baca juga : Video Presentasi Jokowi dalam Bahasa Inggris Dibanjiri Ribuan Komentar)
Penegasan sebagai sesama negara maritim dari PM Abe itu menjadi kontekstual mengingat Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi berambisi mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Tak hanya itu, Jokowi juga memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di sisi lain, Tiongkok yang menjadi kompetitor Jepang di kawasan Asia Timur juga memiliki konsep Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21. Sehari sebelumnya, Minggu, Jokowi memenuhi undangan pertemuan bilateral dari Presiden Tiongkok Xi Jinping dan PM Tiongkok Li Keqiang.
Selanjutnya Abe menyampaikan, melalui investasi Jepang ke Indonesia, Pemerintah Jepang ingin berkontribusi di bidang industri dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Tawaran itu pun disambut baik Presiden Jokowi mengingat Indonesia masih membutuhkan investasi besar untuk industri.
"Hubungan dua negara sudah saling mengisi dan saling percaya. Oleh karena itu, ke depan perlu dikembangkan dan diperluas agar lebih bermanfaat untuk negara dan rakyat Indonesia dan Jepang," kata Jokowi.
Keamanan maritim
Saat membuka pertemuan dengan Jokowi, Presiden Obama mengapresiasi pemilu dan transisi demokrasi di Indonesia serta toleransi dan pluralisme Indonesia yang menjadi contoh bagi dunia. "Saya tahu Presiden Jokowi mempunyai agenda dan berambisi tentang pembaruan untuk membawa kesejahteraan rakyat Indonesia, dan AS ingin berpesan bahwa AS ingin menjadi mitra dan menjadi bagian dari pembaruan itu," kata Obama.
Pada kesempatan itu, Obama juga mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam hal-hal yang menyangkut permasalahan kawasan Asia Tenggara ataupun internasional. Sebagai pemimpin dalam ASEAN, Indonesia dipandang tetap memainkan peranan penting di kawasan, termasuk keamanan maritim. AS memandang penting adanya kebebasan navigasi dan ketaatan pada norma internasional serta penyelesaian sengketa secara damai. (Baca juga: Jokowi Akan Gerak Cepat Genjot Program Unggulan)
Asa akan stabilitas keamanan yang lebih baik juga disampaikan Presiden Jokowi. "Kita ingin stabilitas keamanan kita lebih baik. Makanya, kerja sama di kawasan akan ditingkatkan, terutama di bidang keamanan," katanya.
Pertemuan dengan Jokowi menjadi pertemuan bilateral pertama Obama dengan pemimpin negara lain yang hadir di KTT APEC di Beijing. Pertemuan bilateral itu digelar sekitar dua jam setelah Obama tiba di Beijing.
Saat membuka pertemuan bilateral dengan Jokowi, Presiden Putin lebih fokus pada kerja sama ekonomi yang sedikit menurun akhir-akhir ini. Namun, Putin memandang, kondisi itu lebih disebabkan perkembangan ekonomi dunia secara menyeluruh. "Kita ingin membahas bagaimana kita bisa memperbaiki situasi tersebut," kata Putin.
Saat mengikuti jamuan makan malam pemimpin ekonomi di KTT APEC, Senin malam, Jokowi berada tepat di sisi kanan Presiden Xi Jinping. Di sebelah kanan Jokowi ada Presiden Obama dan di sebelah kiri Presiden Xi duduk Presiden Putin.
"Saya berada di mana? Di tengah, kan? Itu simbol. Simbol-simbol itu harus bisa dibaca. Kita itu jadi rebutan. Kita ada di tengah, bebas aktif, dan itu konstitusi kita," kata Jokowi.
Jokowi menyadari posisi Indonesia yang menjadi rebutan negara-negara adidaya yang meminta bertemu dengannya, Senin. Meski tarikan kepentingan negara-negara itu terasa dalam pertemuan bilateral tersebut, dengan tegas ia menyatakan, posisi Indonesia tetap berada di tengah, bebas aktif, sesuai konstitusi Indonesia.
"Ada kepentingan mereka. Tentu saja kalau kita melihat itu kepentingan mencari kawan. Kita sendiri bebas aktif. Saya mau mencari kawan siapa pun boleh dong. Mau di sana, mau di sini. tetapi dengan catatan kepentingan nasional, kepentingan rakyat kita harus dinomorsatukan," kata Jokowi kepada pers, Senin malam. (Baca juga : Di Depan Investor, Jokowi Kritisi Kualitas Produk Tiongkok)

Jokowi Singgung Pencurian Ikan pada KTT ke-25 ASEAN di Myanmar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo menghadiri Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ke-25 ASEAN yang diselenggarakan pada tanggal 12 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.
Hadir dalam pertemuan KTT ke-25 ASEAN adalah semua Kepala Negara/Pemerintahan negara anggota ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Sedangkan Jokowi hadir didampingi Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menlu Retno LP Marsudi, Mendag Rachmat Gobel, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN sekaligus Ketua SOM ASEAN-Indonesia, I Gusti Agung Wesaka Puja dan Dubes RI untuk Myanmar Ito Sumardi.
KTT ke-25 ASEAN ini merupakan KTT ASEAN kedua kalinya yang digelar dalam masa keketuaan Myanmar selama tahun 2014. Sedangkan keketuaan Myanmar tahun ini merupakan kali pertama baginya sejak bergabung dengan ASEAN pada tahun 1997.
Tema yang diusung Myanmar adalah "Moving Forward in Unity to a Peaceful and Prosperous Community", dengan harapan solidaritas ASEAN, yang merupakan kunci utama bagi ASEAN, dapat terbangun sehingga ASEAN dapat sepenuhnya terintegrasi dalam sebuah komunitas yang diterima oleh dunia.
Informasi diterima Tribunnews.com, pada KTT ASEAN kali ini, para Kepala Negara ASEAN membahas dua isu utama. Pertama, adalah Komunitas ASEAN 2015 dan Komunitas ASEAN Paska 2015. Kedua yakni pembahasan isu regional dan internasional.
Diskusi para kepala negara mengenai Komunitas ASEAN dan paska 2015 meliputi elemen-elemen paska 2015, penguatan Sekretariat ASEAN, pekerja migran, sentralitas ASEAN, dan penguatan konektifitas ASEAN.
Sementara isu-isu internasional yang dibahas di antaranya adalah isu penanganan Ebola, arsitektur regional di Asia Pasifik, Laut Tiongkok Selatan, perubahan iklim, pemberantasan terorisme, perdagangan manusia, bencana alam, dan kasus Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), Suriah, Ukraina, Semenanjung Korea, Palestina dan isu-isu internasional lainnya.

Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan kembali komitmen Indonesia mewujudkan Komunitas ASEAN 2015. Dalam kesempatan sama, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyampaikan beberapa pemikiran mengenai kerjasama ASEAN, antara lain pentingnya implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity, termasuk infrastruktur di bidang maritim, peningkatan perdagangan intra-ASEAN dari 24,2 persen menjadi 35-40 persen.
Kemudian meningkatkan PDB ASEAN dua kali lipat dari 2.2 triliun Dollar AS menjadi 4.4 triliun Dollar AS pada tahun 2030, serta ajakan melakukan upaya bersama dalam mengurangi separuh angka kemiskinan di kawasan pada tahun 2030 dari 18,6 persen menjadi 9,3 persen.
Jokowi menyatakan bahwa rakyat harus mendapat manfaat dari kerjasama ASEAN.
Selain itu, Mantan Wali Kota Surakarta itu menyampaikan pentingnya negara-negara di kawasan untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing, menyelesaikan masalah dengan cara-cara damai, dan dalam isu Laut Tiongkok Selatan menyerukan semua pihak untuk menahan diri, menjalankan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC), dan mempercepat kesepakatan Code of Conduct (CoC).
Jokowi juga menyampaikan perlunya penanganan secara sungguh-sungguh mengenai sumber-sumber konflik di laut. Seperti pencurian ikan, pelanggaran wilayah, penyelundupan dan sengketa wilayah.
Selain itu, Jokowi menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas, kredibilitas dan persatuan ASEAN guna mempertahankan sentralitas ASEAN dan dijadikan dasar dalam membawa ASEAN pasca 2015. Dia menyatakan kesempatan pertemuan para pemimpin ASEAN ini dimanfaatkan pula untuk mendorong negara-negara meningkatan kerjasama investasi, industri dan manufaktur, serta bisnis dengan Indonesia.
Hasil pertemuan sendiri menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya Deklarasi Nay Pyi Taw terkait kerangka dan elemen-elemen penting bagi penyusunan visi Komunitas ASEAN paska 2015, Deklarasi untuk penguatan Sekretariat ASEAN dan peninjauan kembali badan-badan ASEAN, serta Chairman’s Statement of the 25th ASEAN Summit (dikeluarkan oleh Ketua ASEAN) yang memuat berbagai capaian, kesepakatan serta perkembangan terakhir kerjasama ASEAN.

Musyawarah Nasional XII Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) tahun 2014 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Bersama istri, kemarin saya membuka Musyawarah Nasional XII Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) tahun 2014 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kagama fitrahnya adalah sebuah organisasi kekeluargaan alumni dengan almamaternya, maka harapan pertama saya adalah agar Kagama tidak cukup hanya memiliki ciri kerakyatan saja, tapi dituntut untuk berjuang ditengah rakyat guna mendayagunakan segala kemampuannya.

TOL LAUT

LAUT BEBAS HAMBATAN

Letkol Iwan Rasakan Hal Paling Mendebarkan Sambut Presiden Jokowi

TRIBUNKALTIM.co.id, BALIKPAPAN - Operasional kantor pos Manggar sudah tutup. Pintu ruang pelayanan terkunci. Pegawai pun telah meninggalkan kantor. Sejumlah pekerja dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yang mengeraskan halaman dengan bebatuan gunung pun bersiap pulang. Tiba-tiba mampir mobil Land Cruiser bercat warna hijau berplat militer, 905-VI. Seorang perwira berpangkat melati dua, mengenakan seragam tentara keluar dari mobil.
Dialah Komandan Distrik Militer (Dandim) 0905 Balikpapan Letkol Infanteri Iwan Budiarso. Begitu menutup pintu mobil, ia segera mengenakan baret di kepala, lalu dimiringkan ke kanan. Baret hijau, kebanggan pasukan infanteri.
Iwan Budiarso mendatangi kantor pos cabang Manggar, Balikpapan Trimur, Jumat (7/11) menjelang sore. "Saya diperintahkan Panglima (Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono, Red) untuk mengecek kesiapan tempat menjelang kedatangan Presiden Jokowi," kata Iwan saat ditemui Tribun di lokasi. (Baca: Dandim Tinjau Kantor Pos Manggar)
Ia tiba sekitar pukul 14.35 Wita. Berhubung hari Jumat, jam operasional kantor lebih cepat berakhir. Hanya Kepala Kantor Pos Cabang Manggar Sujakinto yang masih bertahan, itu pun sudah menanggalkan pakai dinas. Sujakinto mengenakan kaos berkerah warna biru padu putih. Bintara Pembina Desa Manggar, Sersan Kepala Ngadiyanto yang terlebih dahulu berada di seputar kantor pos bersiap menyambut Iwan.
Iwan, Sujakinto dan Ngadiyanto berbincang serius di halaman. "Kami hendak memastikan, bagaimana persiapan. Bagaimana pun yang akan datang, simbol negara, bapak presiden. Kalau ada terganggu keamanan Pak Jokowi, Indonesia malu, dan TNI sebagai pengawal presiden juga malu," kata Iwan, Lulusan Akademi Militer Tahun 1996.
Mereka berbincang di kantor pos yang terletak di kawasan pantai Balikpapan, Jalan Mulawarman. Bangunan kantor pos ini terbuat dari beton satu lantai. Halaman depan seluas kira- kira 25 x 25 meter, tanah belum diaspal. Para pekerja baru saja meratakan batu gunung menggunakan mobil berat perata jalan. Tak lama setelah Dandim tiba, satu truk ungkit mengangkut bebatuan dan menurunkan di bagian belakang kantor pos.
"Kami sebenarnya sudah berencana merenovasi kantor ini akhir tahun. Dananya juga sudah tersedia. Tapi karena katanya Pak Jokowi mau datang, Kepala Dinas PU Pak Tara mengatakan, 'biar kami bantu pengerasan halaman'," tutur Sujakinto. (Baca: Lurah Suwandi Kaget Terima Surat dari Presiden Jokowi)
Di seberang jalan, kantor The Beach House, tampak tukang-tukang bangunan sibuk bekerja. Di sebelah kiri, bengkel sekaligus penjualan otomotif. Kemudian, sebelah kiri kantor perusahaan pemasok minyak dan gas bumi PT Baker Hughes Indonesia. Halaman kedua perusahaan itu akan dijadikan lahan parkir tetamu, jika Jokowi jadi datang ke lokasi.
Kedatangan Iwan, hendak mengecek kesiapan pihak kantor pos selaku tuan rumah penyambutan kedatangan Presiden Joko Widodo. Pekan depan, dijadwalkan Jokowi akan membagikan kartu perlindungan sosial, berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera.
Letkol Iwan sudah 6 bulan bertugas di Balikpapan  Mantan Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Korem 101/Antasari yang berkedudukan di Banjarmasin itu menggantikan Letkol Inf Dwi Endrosasongko pada 31 Mei 2014. Selama 18 tahun berkarier di militer, dia sudah dua kali terlibat langsung pengamanan presiden.
Pertama, saat mengamankan kunjungan Ibu Megawati ke Aceh pada  25 September 2002. Saat berkunjung itu, Megawati didampingi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Agum Gumelar. Kunjungan Mega berlangsung singkat, sekitar sejam di lingkungan Bandar Udara Sultan Iskandar Muda.
Tugas kedua, saat mengamankan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan ketika meresmikan bandara udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, 15 Septermber2014.
Kendatipun sudah berpengalaman mengamankan orang pesohor republik ini, Iwan masih saja waswas. "Saya tetap saja degdegan. Dan paling degedan menyambut Pak Jokowi ini, karena Pak Presiden ingin dekat dan bersalaman dengan rakyat. Presiden ingin langsung menyatu dengan rakyat. Mestinya, sesuai prosedur kan harus ada ring 1, ring 2 sampai ring 3. Tapi ini lebih longgar," kata Iwan, perwira menengah TNI kelahiran Cilacap, Jawa Tengah, 6 Desember 1974.
Hal yang membuatnya harus lebih mawas karena presiden sebagai simbol negara, pengamanannya harus ketat. Setiap kunjungan presiden, ada prosedur operasional baku. "Pengawalan-pengamana lebih ketat, sesuai SOP. Tapi karena Pak jokowi, seperti kita tahu spesial, dan beliau minta pengamanan tidak terlalu banyak, agar tetap bisa bersama bersalaman dengan rakyat.  Kalau pengamanan longgar, logikanya bisa diterobos (penjahat, Red)," ujar Iwan, ayah dua anak. (tribunkaltim.co.id/domu d ambarita)

Berbaju Batik, Jokowi Terbang ke Tiongkok Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo pagi ini, Sabtu (8/11/2014) meninggalkan Indonesia untuk menghadiri serangkaian kegiatan internasional. Kegiatan  diawali dari pertemuan negara-negara yang tergabung dalam Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Beijing, Tiongkok.
Pantauan Tribunnews.com, Presiden Jokowi tampak mengenakan kemeja batik berwarna cokelat tua. Berbeda dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, yang biasanya mengenakan setelan jas berwarna hitam jika melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. (baca juga: Gladi Resik di Istana, Jokowi Kenakan Batik Coklat )
Presiden Jokowi baru keluar setelah beberapa pejabat negara keluar dari pintu gerbang Sasana Manggala Praja menuju ke landasan udara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil yang berjalan berdampingan mengenakan kemeja batik.
Setelah itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Marsetyo keluar dari pintu gerbang Sasana Manggala Praja menuju landasan udara.
Kemudian, Mensesneg Pratikno yang mengenakan kemeja batik cokelatnya, diikuti Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengenakan batik biru, didampingi oleh istrinya, Veronica Tan.
Setelah itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengenakan batik cokelat, didampingi oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh keluar menemani Presiden Jokowi. Dibelakangnya tampak Ibu Negara, Iriana Widodo yang mengenakan busana kebaya dengan atasan berwarna merah muda.
Ini merupakan perjalanan dinas perdana Jokowi ke luar negeri. Ia akan menghadiri tiga pertemuan tingkat dunia, yaitu APEC di Beijing, G-20 Summit di Brisbane, Australia dan Pertemuan ASEAN di Myanmar.

Jokowi Akan Bertemu Obama dan Putin di APEC

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Sekkab) Andi Widjajanto menjelaskan serangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Beijing, Tiongkok untuk menghadiri Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan KTT G20 di Brisbane, Australia.
"Di APEC Pak Presiden akan lebih mengedepankan tentang pembangunan infrastruktur asia yang merupakan program bersama antara pemerintah Tiongkok dengan negara-negara ASEAN ditambah 10 negara lainnya. Ada sekitar 20an negara terlibat di sana," ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2014).
Andi menyampaikan Presiden Jokowi akan menyampaikan secara khusus mengenai gagasannya tentang poros maritim dunia dengan konsep Jalur Sutra di Abad 21, sesuai pernyataan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi saat melakukan pertemuan dengan Menlu RI, Retno LP Marsudi beberapa waktu lalu.
Andi mengatakan, Presiden Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Barrack Obama dan Presiden Rusia, Vladimir Putin.
"Di sana juga ada rencana Pak Presiden berkunjung ke kawasan industri di Tianjin, Tiongkok. Setelah itu ke ASEAN. Di situ KTT beruntun dari ASEAN," kata Andi.

Kartu Indonesia Sehat, Jokowi Ingin Seluruh Warga Sehat

Tribunnews.com, Jakarta  - Dalam debat Capres kedua, Jokowi kembali menegaskan program Kartu Indonesia Sehat sebagai unggulan, jika dirinya terpilih sebagai Presiden RI. Program ini sudah dijalankan di Jakarta dan jika pasangan Jokowi-JK  menang, program ini akan jadi progam unggulan yang dijalankan d seluruh Indonesia.

Menurut Rieke Diyah Pitaloka, Tim Pemenangan Jokowi-JK, program ini akan menjadi program unggulan, karena jika warga sehat, maka mereka akan mampu bekerja maksimal untuk warganya. “Dalam debat tadi malam, memulai orasinya dengan program Kartu Indonesia Sehat. Itu artinya Jokowi ingin agar seluruh warga sehat”, ujar Rieke, Senin 16 Juni 2014.

Perihal munculnya pertanyaan sebagian masyarakat, apakah KIS ini akan tumpang tindih dengan JKN dan BPJS, Rieke justru menegaskan, “Justru Jokowi-JK sudah siapkan sistem yang merupakan implementasi dri UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)”.
Ia menambahkan, sistem ini akan mengoreksi “kesalahan” Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satunya, terkait prinsip portabilitas, yang jadi salah satu prinsip utama dalam prinsip SJSN, terutama Jaminan Kesehatan Sosial.
Dengan prinsip portablilitas itu, seharusnya jaminan kesehatan tidak boleh bersifat kedaerahan. Jadi, jaminan kesehatan sosial yang wajib dilakukan negara itu harus bersifat nasional, bukan kedaerahan. Jadi, tidak bisa lagi gunakan Jamkesda.
“Namun, bukan berarti pemerintah daerah tidak boleh berikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya. Namun, kalaupun pemerintah daerah masih mau memberikan jaminan kesehatan  sebagai komitmen politiknya, maka itu bisa dilakukan berupa peningkatan manfaat pelayanan dan peningkatan fasilitas kesehatan yang melebihi jaminan kesehatan sosial wajib negara”, ujarnya.

Rieke optimis, program Kartu Indonesia Sehat akan menggugah mereka untuk memilih Jokowi sebagai Presiden RI dalam pemilu yang akan datang. “Faktanya, masyarakat sangat tertarik dengan Kartu Indonesia Sehat. Masyarakat menunggu terobosan yang bermanfaat bagi mereka”, ungkapnya dengan semangat.

Pakar Australia Tepis Anggapan Jokowi Gagal di Tes Pertama

TRIBUNNEWS.COM.MELBOURNE-Meskipun berbagai pengamat di dalam dan di luar negeri menilai bahwa Presiden Joko Widodo gagal melewati tes pertama dalam proses penyusunan Kabinet Kerja, namun pakar Indonesia asal Australia menampik penilaian itu.
Deputi Vice-Chancellor RMIT University Prof. Andrew MacIntyre misalnya menyatakan, proses negosiasi dan kompromi politik dalam penyusunan kabinet pemerintahan baru di Indonesia merupakan hal yang lumrah.
"Jalan pikiran di balik penilaian bahwa Jokowi telah gagal melewati tes pertamanya terkait penyusunan kabinet, sama sekali tidak realistis," tegas Prof. MacIntyre, dalam panel diskusi bertajuk The Jokowi Era yang digelar oleh Roy Morgan Research di Melbourne, Rabu (5/11/2014).
Prof MacIntyre menyatakan, di negara demokrasi mana pun, selalu ada negosiasi dan kompromi dalam penyusunan kabinet pemerintahan. "Apalagi di Indonesia dengan sistem presidensial dimana terdapat presiden dan parlemen, namun parlemennya multipartai. Pasti lebih kompleks," jelasnya.
Karena itu, Prof MacIntyre mengatakan ia optimistis pemerintahan Jokowi bisa diharapkan akan efektif menjalankan mandatnya di tengah sistem politik yang ada di Indonesia.
Alasannya, menurut dia, karena dibandingkan pendahulunya, Presiden Jokowi bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan. Selain itu, sama seperti pendahulunya, Presiden Jokowi juga memiliki komitmen anti korupsi yang jelas.
"Ia juga sangat komit dalam isu kesejahteraan sosial, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan," kata Prof. MacIntyre. "Saya melihat ia juga tidak anti investasi asing, meskipun dalam sektor pedagangan tampaknya ia lebih proteksionis."
Sebelumnya, Direktur Centre for Indonesian Law, Islam and Society pada Melbourne University Prof. Tim Lindsey menyatakan, komposisi Kabinet Kerja menunjukkan kuatnya konsesi politik partai-partai pendukung Jokowi-JK yang terjadi di balik layar.
Sejumlah pos kementerian diisi oleh nama-nama yang tidak sesuai harapan publik, baik terkait dengan kapasitas tokoh tersebut maupun terkait dengan track rekornya.
Namun, Prof. MacIntyre menanggapi hal itu, dan menyatakan memang ada sejumlah menteri yang menjadi menteri semata-mata karena penunjukan politis.
Menurut laporan wartawan ABC Farid M Ibrahim, diskusi ini juga menyajikan hasil riset Roy Morgan yang dilakukan sepanjang bulan Oktober 2014 di 34 propinsi di Indonesia, melibatkan 2.600 responden. Hasil riset disajikan oleh Debnath Guharoy, direktur regional Asia pada Roy Morgan Research.
Menurut Guharoy, salah satu hasil riset ini menunjukkan, 65 persen responden menyakini bahwa pemerintahan Jokowi-JK sudah on-track dan berada pada tujuan yang tepat.(ABC)

Ruhut: DPR Masih Terbelah, Kartu Jokowi Tidak Melanggar Konstitusi

Tribunnews.com, Jakarta - Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul membela "kartu sakti" yang diluncurkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, persetujuan DPR atas Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar tidak diperlukan, karena saat ini DPR masih dilanda konflik internal dan belum siap bekerja. (baca:  Kartu Indonesia Pintar Belum Sampai ke Pelajar di Garut )
"Tidak melanggar konstitusi, karena kita DPR-nya saja masih begini, terbelah menjadi dua kubu," kata Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Ruhut menambahkan, Jokowi harus bekerja cepat untuk memenuhi janji-janjinya saat pemilu presiden 2014 lalu. Jokowi, kata dia, tidak bisa menunggu konflik DPR yang hingga saat ini belum diketahui kapan akan selesai.
"Saya mohon Indonesia Hebat dan Merah Putih bergabung jadi Indonesia Merah Putih Hebat," ujar Ruhut.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan tender fisik kartu pada program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab, program itu tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPR.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, dana kartu sakti tersebut didapatkan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah Badan Usaha Milik Negara.

Presiden Jokowi: Pemerintah Sudah Bekerja Cepat, DPR Tetap Saja Mengkritik

Tribunnews.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mempersoalkan sumber pendanaan tender penerbitan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Alokasi anggaran itu disebut tidak pernah dikomunikasikan ke parlemen. Apa tanggapan Jokowi?
"Ya coba dicek ke kementerian keuangan. Kalau sudah keluar ya mestinya ada dananya. Tanyakan ke kemenkeu," kata Jokowi usai menghadiri acara Kegiatan Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (6/11/2014). (baca juga: Kartu Indonesia Sehat, Jokowi Ingin Seluruh Warga Sehat )
Jokowi lalu malah balik mengeluhkan kritik yang dilontarkan anggota dewan selama ini. Menurut dia, pemerintah ingin bekerja cepat sesuai harapan banyak orang. Namun, ujar dia, meski pemerintah sudah bekerja cepat tetapi DPR tetap saja mengkritik.
"Kita ini ya, maunya kerja cepat, kerjanya cepat. Kalau kerja lambat nanti begini (sambil tangannya memeragakan gerakan simbol orang bicara). Eh, sudah kerja cepat masih begini juga (melakukan gerakan yang sama)," keluh Jokowi.
Kalau pun harus ke DPR, Jokowi mengaku kondisi DPR saat ini serba sulit. "Ke DPR saya harus ke mana? Ketemu dengan siapa? Ke komisi yang mana? Alat kelengkapan dewan yang mana? Apa saya harus menunggu terus?" jawab dia.
Jokowi lalu mengatakan bahwa anggaran untuk tiga kartu andalannya itu sudah masuk dalam APBN. Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menyebutkan bahwa dana pencetakan kartu berasal dari dana corporate social responsibility (CSR) BUMN, sehingga sama sekali tidak menggunakan uang negara.
Janggal
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan tender fisik kartu pada program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurut dia, program itu tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPR.
"Kartunya saja itu kan mesti ditender. Kartu itu satu bisa seharga Rp 5.000. Ini Rp 5.000 kali 15 juta orang, sudah berapa coba?" ujar Fahri di kompleks parlemen, Rabu (5/11/2014). "Program di atas Rp 1 miliar saja harus ditender, apalagi yang triliunan. Kan negara ini enggak main-main ya," lanjut dia.
Fahri menyayangkan program yang disebut-sebut sebagai andalan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla tersebut tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan parlemen. "Tidak ada nomenklatur belanja negara yang tidak ada dasar undang-undangnya boleh dilegalkan. Makanya kita mau ngomong bareng-bareng bersama pemerintah saat ini."

Menteri Susi Tebus Retribusi Nelayan Lewat DAK APBN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menghapuskan biaya retribusi bagi kapal nelayan bervolume di bawah 10 gross ton. Selama ini kapal nelayan tersebut dipungut biaya bila beroperasi jauh di luar zona.
"Saya menunggu respon gubernur, bupati dalam pembebasan pungutan dari kapal-kapal nelayan di bawah 10 gross ton, karena itu otoritas mereka," ujar Susi di gedung Mina Bahari 1 KKP, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (6/11/2014).
Untuk mengganti pendapatan daerah akibat penghapusan tersebut, KKP akan memberikan kompensasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN. Sehingga pemda tidak kehilangan pemasukan dari sumber pungutan mereka selama ini.
Dengan dihapuskannya retribusi tersebut, nelayan tidak perlu ragu untuk berlayar dan menangkap ikan. Dengan demikian, sambung Susi, margin pendapatan para nelayan akan semakin tinggi dan semakin sejahtera.
"Yang penting mereka bisa berlayar dengan leluasa. Nanti mekanismenya akan dikonsultasikan dengan pemda. Revenue yang selama ini ada akan diganti DAK produktif. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan," tutur Susi.
Susi mengaku belum tahu detail DAK APBN yang akan dialokasikan sebagai pengganti retribusi pemda. KKP masih menghitungnya sampai sekarang.

Edaran Menteri PAN-RB: Kementerian Dilarang Rapat di Hotel

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran di internal kementerian untuk mengurangi kegiatan pemerintahan digelar di hotel-hotel. Edaran ini, menurut Yudi, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana instruksi Bapak Presiden dan Wapres, dilakukan dengan menggunakan fasilitas-fasilitas negara," kata Yuddy di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Menurut dia, aturan ini segera diberlakukan untuk kementerian yang lain. Kementerian PAN dan RB akan menyiapkan draf instruksi presiden yang memerintahkan penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan pemerintahan.
"Dalam waktu dekat akan melaksanakan itu karena itu instruksi dari Presiden dan Wakil Presiden, juga sudah menginstruksikan dengan gubernur. Nanti dari kami akan menyiapkan inpresnya kepada Presiden agar itu berlaku keadaan di seluruh kementerian dan lembaga," tutur Yuddy.
Ia juga menyampaikan, arahan untuk mengurangi kegiatan pemerintah di hotel-hotel ini sudah disampaikan kepada pemerintah daerah. Di samping mengurangi kegiatan di hotel-hotel, pemerintah berencana untuk melakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil selama lima tahun ke depan.
Terkait rencana ini, Yuddy mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kajian mendalam. "Kecuali Bapak Presiden dan Wakil Presiden memberikan instruksi yang lain dan diberlakukan awal tahun 2015," kata dia.
Penulis: Icha Rastika

Dana Desa Perlu Didampingi Fasilitator

MEDIA INDONESIA: BANK Dunia menyarankan tambahan dana transfer ke desa sebagai amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu didampingi fasilitator agar penggunaannya sesuai dengan tujuan. Desentralisasi fiskal yang dilakukan sebelumnya ternyata tidak berbanding lurus dengan perbaikan pelayanan publik.

Hal itu disampaikan ekonom Bank Dunia Jim Brumby ketika menggelar jumpa pers Kajian Kebijakan Publik 2014 bertajuk Indonesia: Menghindari Jebakan, di Jakarta, kemarin.

''UU Desa menjadi kesempatan pemerintah pusat melakukan desentralisasi hingga ke komunitas dan administrasi di desa. Pertanyaannya bagaimana desain dan akuntabilitas untuk menggunakan uang itu?'' ujar Brumby.

Menurut dia, mekanisme penggunaan dana itu harus diperhatikan. Dana desa yang diamanatkan UU berasal tidak hanya dari transfer APBN, tapi juga dari sebagian transfer daerah kabupaten/kota dan sebagian pajak serta retribusi kabupaten/kota. Jika dihitung, per desa bisa mendapat lebih dari Rp1 miliar per tahun.

Penekanan pentingnya fasilitasi itu disebabkan riset Bank Dunia tentang Kajian Kebijakan Publik 2014 menemukan jumlah transfer daerah yang tinggi tidak serta-merta memperbaiki layanan publik di daerah.

Layanan publik seperti kesehatan, pengelolaan sampah, pengelolaan air minum, dan sanitasi terbukti tidak lebih baik di daerah dengan transfer tinggi jika dibandingkan dengan yang transfernya rendah.

Ide fasilitator tersebut juga disampaikan Direktur Eksekutif Kemitraan, lembaga nonpemerintah yang mendorong reformasi pemerintahan, Wicaksono Sarosa.

''Kalau tidak ada fasilitator, bisa banyak kepala desa kena masalah hukum. Sekarang ini, ada 300-an pejabat daerah yang punya masalah hukum karena nggak bisa mengelola APBD,'' ujarnya.

Wicaksono berpendapat asistensi itu bisa berlangsung 1-2 tahun dari pertama kali transfer ke desa. Hal itu bisa dilakukan seperti implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Menkeu sepakat

Saat ditemui terpisah, Menkeu Chatib Basri menyambut positif masukan tersebut. Pemerintah punya komitmen untuk memastikan aparat desa punya kemampuan mengelola uang dalam jumlah besar.

''Kita melihat bahwa program yang berjalan sejauh ini dan governance-nya baik, ya, PNPM. Jadi, model PNPM yang mau di-adopt untuk semua desa,'' ujar Chatib.

''PNPM itu kalau tidak salah sudah 64 ribu desa, tinggal di-extend saja,'' tuturnya. Jumlah total desa di seluruh Indonesia 78.638 buah. Menurut data Kemenkeu, lima tahun setelah desentralisasi fiskal, pemda masih kesulitan mengelola keuangan sendiri. Hal itu tergambar dari realisasi belanja triwulan I 2014 yang hanya 10,5% dari akumulasi APBD atau sebesar Rp48,54 triliun.

Data itu baru menggambarkan realisasi APBD di 324 daerah dari total 539 pemda tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Realisasi pendapatan di 324 daerah yang sama sudah 22,48%, atau Rp96,13 triliun. Selain itu, pemda lebih banyak menyimpan uang di bank ketimbang membelanjakannya. Dana pemda di perbankan di bulan ketiga tahun ini diperkirakan lebih dari Rp150 triliun.

Mendongengi Presiden Jokowi

Jokowi Sebut Visi Poros Maritim Bikin Negara Sahabat Grogi

Rimanews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa kebijakan tentang poros maritim telah memancing perhatian para pemimpin negara-negara sahabat. Visi poros maritim, lanjut Presiden, telah membuat para memimpin tersebut grogi duluan.   

"Feeling saya mengatakan, mereka sudah grogi duluan. Karena harus sadar dua pertiga wilayah Indonesia wilayah air, karena sudah lama tidak memperhatikan itu," Kata Presiden, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (6/11), saat menghadiri Musyawarah Nasional (munas) Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama).

Menurut Presiden, para pemimpin negara-negara sahabat seperti Jepang, Rusia, Amerika Serikat, Australia dan Tiongkok bergantian menanyakan tentang poros maritim dan tol laut.

Ia mengatakan, selaku pemain baru dalam forum Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) telah menerima banyak permintaan pertemuan dari para pemimpin ekonomi Asia Pasifik, antara lain Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. 

"Tidak jauh-jauh dari poros maritim dan tol laut. 'Ngomong' sana kemari akhirnya itu lagi," katanya.

Presiden mengaku telah banyak pihak yang menyatakan ingin melakukan kerja sama, antara lain Tiongkok yang telah dua kali menyampaikan keinginannya. "Mereka punya jalur sutera maritim abad 21, kita punya poros maritim. Mereka ingin itu dikerjasamakan. Saya sampaikan kalau kerja sama kita untung kamu untung. Untungmu berapa, untung kita berapa," ujarnya.

Kepala Negara selama dua hari, 5-6 November, melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sulawesi.

Sumber : Antara

Inilah salah satu alasan mengapa tol laut perlu dibuat.

Upaya Swasembada Pangan Dimulai

media indonesia.com: UNTUK mencapai target swasembada pangan dalam tiga tahun, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur ketahanan pangan. Saat ini sektor infrastruktur penunjang produksi pangan tersebut terkesan luput dari bidikan pemerintah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengkritisi selama ini proyek-proyek infrastruktur hanya menjadi wacana dalam seminar dan tidak pernah terealisasi dengan segera.

"Just do it! (kerjakan). Jangan hanya puas dengan menyelenggarakan seminar atau konferensi, tapi puas saat mengerjakan hingga selesai proyeknya," kritik JK saat membuka Indonesia Infrastructure Week 2014 di Jakarta, kemarin.

Bagi Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, sektor infrastruktur ini telah diposisikan strategis dan prioritas untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 7%. Apalagi, telah diputuskan sebagian dana hasil pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk sektor produktif, khususnya percepatan pembangunan pertanian.

"Prioritasnya ialah memperbaiki irigasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan. Ini yang kita segera realisasikan," ujar Menko Perekonomian Sofyan Djalil pada acara yang sama, seraya mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp11 triliun untuk proyek bertujuan penguatan produksi pangan tersebut.

Dengan perbaikan irigasi persawahan, pemerintah menargetkan produksi padi dapat meningkat dua kali lipat pada 2015, menjadi lima hingga enam juta ton padi.

Keseriusan pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur pertanian ini ditunjukkan Presiden Joko Widodo dalam seremonial peletakan batu pertama pembangunan irigasi di Desa Mojong Bendoro, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, kemarin. Saluran irigasi ini untuk mengairi lahan sawah seluas 12.000 hektare.

Dalam tiga tahun, kata Jokowi, pemerintah akan membangun hingga 45 sarana irigasi di seluruh Indonesia. "Ini termasuk juga memperbaiki irigasi yang rusak," ujarnya.

Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Sulsel Rahman Tayang mengaku senang dengan adanya pembangunan irigasi baru tersebut, lantaran di Sulsel masih ada sekitar 228 ribu hektare sawah yang butuh irigasi.

Sentra produksi pangan
Dalam kunjungan ke Sulsel yang bertepatan dengan pameran Hari Pangan Sedunia ini, Presiden Jokowi juga memanen padi di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulsel. Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, serta beberapa menteri, di antaranya Mensesneg Pratik­no, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Bukan tanpa alasan, Jokowi memilih berkunjung ke Sulsel. Negeri Anging Mammiri ini memang akan dijadikan sentra produksi pangan untuk kawasan timur Indonesia. Sebagai contoh, Kabupaten Bantaeng telah disiapkan menjadi lumbung pangan utama bagi wilayah Sulawesi dan kawasan timur lainnya. Saat ini Bantaeng dikenal sebagai sentra produksi beras, talas, jagung hibrida, rumput laut, dan ikan nila.

"Saya bercita-cita seluruh pangan yang ada di Sulawesi berasal dari Bantaeng," ujar Bupati Bantaeng Nurdin Abadullah dalam wawancara beberapa waktu lalu. (Che/Mus/Mad/Nda/X-10)

lina@mediaindonesia.com

Menteri Susi Ancam Mundur dari Kabinet Kerja

Tempo.CO: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. Dalam pertemuan tersebut Menteri Susi mengancam mundur dari Kabinet Kerja Jokowi jika birokrasi bergerak lambat dalam merespons rencana pembuatan peraturan menteri untuk mengubah aturan yang memberatkan nelayan ataupun investor. TEMPO/Imam Sukamto

Bagikan "Kartu Sakti", Jokowi Kaget Petani Kakao Punya Banyak Anak

MAMUJU, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan tiga kartu perlindungan sosial, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (6/11/2014). Jokowi memanfaatkan kunjungannya di Desa Beru-beru dan Saletto untuk membagikan tiga kartu tersebut.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris terlebih dulu mengenalkan secara singkat ketiga program tersebut. Layaknya seremoni pada umumnya, Fahmi kemudian memanggil perwakilan para petani untuk menerima kartu tersebut.
Kartu diberikan kepada Jokowi untuk dilakukan penyerahan secara simbolik. Jokowi kemudian bertemu dengan Syamsuddin, petani kakao di Desa Saletto, yang memiliki lima orang anak.
"Wah amplopnya tebal, kartunya banyak ini. Anaknya berapa, pak?" tanya Jokowi.
Syamsuddin menjawab bahwa dia tidak melakukan keluarga berencana sehingga punya lima orang anak.
"Ini bapak keluarganya lima? Banyak banget pak," seloroh Jokowi yang kemudian disambut tawa para petani kakao lainnya.
Pembagian kartu tak hanya dilakukan kepada petani kakao di Saletto, tetapi juga petani padi di desa Beru-beru.
Seperti yang terjadi di Beru-beru, Jokowi juga masih disambut ratusan warga di Saletto. Warga rela berpanas-panasan berdiri di sepanjang jalan di desa tersebut.
Ketika Jokowi turun dari mobil, masyarakat langsung mengerumuninya. Pasukan pengamanan presiden (paspampres) tidak membatasi interaksi warga dan Jokowi.

Menteri Siti Bakal Buat Aturan Baru Soal Manusia dan Lingkungan Hidup

 

Hardiat Dani Satria - 06 November 2014 00:32 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyatakan perlu adanya pembahasan perlindungan manusia di kementeriannya. Siti menilai, pihaknya perlu mengembalikan pijakan dasar kementerian pada pasal 28 UUD 1945 terkait manusia dan lingkungan hidup.

"Tetapi kedepan, kalau kita lihat situasinya, memang kita harus kembali kepada pijakan paling dasar pasal 28 itu, bahwa masyarakat kita itu berhak mendapatkan perlindungan dalam hal lingkungan hidup, dia punya hak asasi manusia di situ," kata Siti di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014).

Menurut Siti, kedepan perlu dibahas mengenai batasan-batasan yang jelas antara hubungan manusia dengan lingkungan. Misalnya kata dia harus segera diatur mengenai hubungan anak manusia dengan hutan.

"Selama ini kan banyak aturan yang jelas tentang spesies-spesies yang dilindungi, bagaimana caranya Orang Utan di hutan itu kan diatur. Tapi bagaimana anak manusia di hutan itu belum diatur," imbuh Siti.

Terkait proses restrukturisasi yang masih berlangsung antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, Siti menyebut secara konsep masih harus diselarasakan.

Saat Kepala Menteri Susi "Deadlock"

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seorang Susi Pudjiastuti diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan tak terlepas karena kemampuan manajerial mengembangkan perusahaan maskapai miliknya, Susi Air. Namun, terbayangkan seorang Susi karena persoalan yang dihadapi Kementerian Kelautan dan Perikanan terbilang banyak dan kompleks.
"Terus terang, hari ini kepala saya 'deadlock' (buntu atau sulit berpikir). Saya tidak bisa bicara lagi. Saya shock dengan suprise atas kondisi yang ada," ucap Susi saat rapat kerja dengan DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Susi menceritakan, sejumlah persoalan tersebut di antaranya berkaitan dengan kapal patroli milik TNI Angkatan Laut dan Polri yang bertugas mengamankan laut Indonesia dari penangkapan ikan secara ilegal, terutama kapal-kapal asing.

Menurutnya, TNI Angkatan Laut memiliki 70 unit kapal patroli. Namun, hanya 10 unit kapal yang dapat beroperasi. Yang cukup mengejutkan, hanya tiga unit kapal yang dioperasikan setiap harinya.
Pun demikian Polri. Karena hanya setengah dari 490 unit kapal patrolinya yang bisa beroperasi selama dua jam setiap harinya. Lebih buruknya, kapal-kapal tersebut hanya bisa berpatroli 10 hari dalam sebulan.
"Saya tanya lagi, kalau begitu, kenapa kita mau beli kapal kalau tidak ada yang dijalankan?" ujar Susi.
"Saya memohon kepada Parlemen (DPR RI), kalau keadaam seperti ini, seharusnya utilisasi yang ada, seharusnya bapak-bapak (anggota DPR) tidak menyetujui anggaran penambahan kapal. Itu tidak hemat uang namanya. Kecuali, semua equipment (peralatan) yang ada itu sudah dipakai semaksimal mungkin, baru kita tambah," tandasnya.
Menurut Susi, masalah kemaritiman Indonesia bertambah lantaran banyaknya dan tumpang tindihnya lembaga non-instansi yang merasa berwenang di laut Indonesia.
"Banyak sekali lembaga non-instansi yang ada. Di luar Polri, TNI AL, AD, ada Bakorkamla, Kamla, Kostgar, patroli. Saya juga tidak mengeriti kenapa begitu banyak organisasi," kata Susi.
"Kenapa setiap ada problem (masalah) buat organisasi baru? Apa yang kita punya aja tidak kita lakukan. Malah tambah kesatuan yang baru-baru," sindirnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyampaikan keseriusan pemerintahannya untuk menyelesaikan permasalahan illegal fishing (penangkapan ikan secara ilegal) di laut Indonesia. Sebab, Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 300 triliun setiap tahunnya akibat illegal fishing tersebut.
"Bapak dan ibu silakan cek sendiri di laut Ambon sebelah Utara. Kalau malam hari sudah kayak pesta, lampu-lampu bekerlipan dari kapal-kapal besar, mengeruk kekayaan alam kita. Ini sudah terjadi bertahun-tahun," beber Jokowi beberapa waktu lalu.