Gebrakan-gebrakan Mentri Susi

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 27 Oktober lalu, Susi Pudjiastuti sudah mencuri perhatian masyarakat. Kepada Tempo, Susi mengaku Presiden Jokowi sempat melontarkan maksud penunjukannya. (Baca: Kata Susi, Ini Kebodohan Indonesia di Sektor Laut)

Susi menceritakan, saat itu Jokowi mengatakan, "Ibu Susi, negeri ini perlu orang gila." Mendengar itu, Susi menjawab, "ya, Bapak mendapat orang gila.” Hasilnya belum sampai sebulan Susi sudah langsung tancap gas. Berikut daftar gebrakan Menteri Susi:

Moratorium Izin Kapal
Susi mengeluarkan moratorium izin kapal berukuran 30 gross ton (GT) atau lebih untuk membantu nelayan dan menjaga pencurian ikan dari kapal asing. Tidak lama, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly sudah menandatangani peraturan yang dibuat Menteri Susi tentang moratorium izin kapal 30 gross ton (GT). "Ini kabar bagus. Akhirnya tak perlu tunggu dua tahun!" kata Susi kepada Tempo Kamis, 6 November 2014. (Baca: Menteri Susi Suka Motret Pencurian Kayu dan Ikan)
Menghapus Pungutan Kapal Nelayan
Menteri Susi mencoba membebaskan nelayan dari berbagai pungutan, mulai izin prinsip, pajak pertambahan nilai, pajak impor mesin, hingga pungutan masuk pasar. "Ikan masih di pelelangan saja, nelayan sudah kena pungutan 40 persen. Mana bunga kreditnya (bank) tinggi sampai 12 persen," kata Susi. Dia mengusulkan pemerintah kabupaten dan kota membebaskan berbagai pungutan kepada nelayan dengan kapal di bawah 10 gross ton. (Baca: Menteri Susi Ternyata Tak Pernah Cek Rekeningnya)
Selanjutnya: Beberkan akses dan password Kementerian Kelautan Perikanan
Membuka Data Kapal Ikan
Melalui situs Kementerian, Menteri Susi membuka akses masyarakat mengetahui data kapal ikan yang mendapatkan izin di Indonesia. Tindakan ini supaya masyarakat mengetahui bila terjadi pencurian ikan atau ada kapal yang menyalahi aturan. (Baca: Ada Apa Menteri Susi dengan Tommy Winata?)
Tidak tanggung-tanggung Menteri Susi memberikan hak akses user: kkpindonesia dan password: goodgovernance di situs www.integrasi.djpt.kkp.go.id/webperizinan/. Di situs itu terdapat 4.964 kapal ikan yang sudah mendapat izin dari KKP. Juga tercantum nama perusahaan pemilik kapal tersebut. (Baca: Susi Paling Disukai Netizen di Situs Kawalmenteri)
Memimpin Penangkapan Kapal Pencuri Ikan
Ketika melakukan kunjungan kerja di pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur, Susi mendapati laporan seringnya kapal asing melakukan pencurian. Susi langsung menggelar rapat bersama TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan Bupati Berau untuk menangkap kapal asing tersebut. (Baca: Menteri Susi Disemprot Nelayan)
Operasi yang dirancang dini hari itu hanya berhasil menangkap empat kapal saja. Kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Susi menjelaskan penyebab hanya sedikit yang ditangkap. "Bensinnya habis, Pak." (Baca: Menteri Susi: Saya Beruntung DPR Kisruh)
Lima hari kemudian, anak buah menteri Susi berhasil menangkap lebih banyak kapal pencuri ikan. Kali ini di laut Natuna, Kepulauan Riau berhasil ditangkap lebih dari lima kapal berisi 61 anak buah kapal berkewarganegaraan asing. (Baca: Dipanggil Jokowi, Susi Memetik Anggur Lalu Lari)
Selanjutnya: Susi Tenggelamkan Kapal
Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan
Menteri Susi lagi-lagi melontarkan ide gilanya. Susi mengaku siap menenggelamkan kapal pencuri ikan. Menteri Susi mengaku geram dengan aktivitas pencurian ikan. Susi siap mengerahkan pesawat Susi Air miliknya untuk mengebom kapal asing itu satu per satu. "Asalkan Presiden kasih perintah, saya lakukan dengan senang hati," ujar Susi kepada Tempo. (Baca: Soal Biaya Bongkar Muat, Susi: Mahalan Rokok Saya!)
Esoknya ketika bertemu Presiden Joko Widodo, idenya justru didukung. "Sudahlah nggak usah tangkap-tangkap, langsung tenggelamkan. Tenggelamkan 100 kapal biar nanti yang lain mikir," kata Jokowi. (Baca: Cara Menteri Susi Relaksasi)
Meskipun ditentang Menkopulhukan, ide Susi justru dibenarkan Undang-undang. "Berdasarkan Pasal 69 UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, dalam kondisi tertentu diperbolehkan memusnahkan kapal asing ilegal apabila ditemukan bukti awal yang kuat," kata Mantan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Adji Sularso. (Baca juga: Susi Berkeras, Pilot Memelas)

EVAN | PDAT (Sumber Diolah Tempo)

KMP dan KIH Berdamai dan Sepakat Ubah Pasal Hak Anggota DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi partai politik di DPR RI yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) segera berdamai, dengan adanya kesepakatan perubahan pasal-pasal yang mengatur hak anggota DPR dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
Kesepakatan kedua pihak tercapai setelah beberapa pertemuan antara perwakilan kedua kubu yang diakhiri dengan penandatanganan draf kesepakatan di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa, Jakarta, Sabtu (15/11/2014) petang.
"Tadi malam, pimpinan parpol KMP mengadakan pertemuan dan kami sudah menghasilkan suatu kesepakatan. Dan dari pembicaran sore ini, kami mencapai suatu kesepahaman," kata Hatta usai pertemuan.
Dalam pertemuan ini, perwakilan KMP diwakili oleh Hatta Rajasa dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham. Sementara, parpol yang tergabung dalam KIH diwakili oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Pramono Anung dan Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dodokambey.
Menurut Hatta, ada lima butir draf kesepakatan yang telah ditandatangani perwakilan kedua pihak dalam pertemuan ini, di antaranya penghapusan dan perubahan beberapa pasal tentang hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan di dalam UU MD3.
Ia menegaskan, penghapusan dan perubahan isi pasal tersebut tidak menghilangkan hak-hak utama anggota DPR. "Poin pentig di situ (draf kesepakatan) adalah, bahwa hak-hak anggota Dewan tentang interpelasi, angket dan menyatakan pendapat itu tidak dihilangkan karena sudah diatur di Pasal 79 dan penjabarannya mulai di Pasal 194 sampai Pasal 227," jelas Hatta.
Selain penghapusan dan perubahan beberapa pasal hak anggota DPR, perwakilan KMP dan KIH juga sudah menyepakati pembagian porsi kursi pimpinan Alat Kelengkapan DPR, yakni 16+5.
Nantinya, perwakilan anggota DPR dari KIH akan mendapatkan satu kursi wakil ketua di 11 komisi dan 5 AKD lainnya, seperti di Badan Anggaran. Lima anggota DPR juga akan mendapatkan lima kursi pimpinan di 16 AKD secara random.
"Itu sudah kami sepakati. Follow up nanti di fraksi-fraksi. Susunan 16 + 5 itu sudah sepakat sebelumnya," jelasnya.
Rencananya, draf kesepakatan akan diserahkan dan diminta ditandatangani oleh 11 pimpinan fraksi dari KMP dan KIH di DPR pada Senin (17/11/2014). Revisi beberapa pasal dalam UU MD3 akan dibahas di tingkatan DPR hingga Paripurna dan direncanakan bisa disahkan dalam dua bulan mendatang.
"Yang jelas, butir-butir kesepahaman itu sudah kami paraf. Dan kami perlu sosialisasi di fraksi biar nggak ada suara beda lagi dan kami yakin nggak ada tambahan lagi," kata Pramono.
"Ini akan dilanjutkan dengan rapat pimpinan Dewan dengan fraksi-fraksi. Kesepakatan ini tidak mengurangi kewenangan DPR. Ini cuma untuk menyamakan perbedaan yang kemarin tidak ketemu. Pasal 79 dan penjabarannya pada Pasal 194 sampai Pasal 227 sama sekali nggak dihilangkan. Jadi, hak DPR tetap," imbuhnya.

Presdir Surveyor Indonesia Usukan Pengawasan Perdagangan Antar Pulau

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Guna mendukung upaya meningkatkan pendapatan negara melalui APBN, pemerintah diharapkan memperketat pengawasan perdagangan antar pulau, khususnya terhadap komoditas yang berpotensi untuk diselundupkan ke luar negeri.
Usulan tersebut disampaikan Presiden Direktur PT (Persero) Surveyor Indonesia, M. Arif Zainuddin, menjawab pertanyaan mengenai upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan jasa verifikasi negara terhadap langkah cepat pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Arif menunjuk contoh dalam satu sisi mineral dan batubara misalnya, PT. Surveyor Indonesia ditunjuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengawasi ekspor mineral dan batubara melalui verifikasi.
Tetapi sementara itu di satu sisi perdagangan antar pulau, perdagangan lokal tidak ada kewajiban untuk itu.
“Tidak ada kewajiban untuk pengawasannya, makanya yang sekarang terjadi di lapangan, menurut data kita ekspor batubara misalnya ke Jepang, China, Taiwan dll ini selalu lebih kecil dari data yang mereka rilis tentang batubara yang mereka terima,” papar Arif, Sabtu (15/11/2014) dalam pernyatannya yang disampaikan kepada tribunnews.com.
Presiden Direktur PT. Surveyor Indonesia itu menduga di sini ada sesuatu yang salah, entah itu perdagangan lokal yang kemudian belok atau apa, tapi ini adansesuatu yang salah.
Karena itu, Arif mengusulkan agar perdagangan lokal itu juga diverifikasi, karena pasti akan menjadikan penerimaan dari pajak lebih terjamin, karena data berapa yang dijual dari Kalimantan misalnya pasti tercatat.
Dengan cara pengawasan dalam perdagangan lokal itu, menurut Arif, maka hari ini misalnya dikirimkan batubara ke Surabaya ke PT A, itu data akan tercatat, ini bisa di cross check, hal yang selama ini tidak bisa dilakukan.
Diakui Arif, verifikasi perdagangan lokal itu pasti menambah cost, tetapi menurutnya itu tidak begitu besar bagi pengusaha.
Menurut Presdir PT Surveyor Indonesia itu, pembeli dan penjual sebenarnya saat ini pada perdagangan lokal sudah diverifikasi tetapi hanya berdasarkan kebutuhan pembeli saja.
Ia menunjuk contoh, PLN misalnya yang membeli batubara dari berbagai tambang di Sumatera, Kalimantan, dll, minta Surveyor Indonesia melakukan verifikasi.
Itu hanya untuk menentukan apakah kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan apa yang dia minta.
Tetapi kalau ini nanti perdagangan antar pulau sudah diawasi, menurut Arif, untuk permintaan verifikasi sebagaimana dilakukan PLN itu tidak perlu lagi, karena ini bukan lagi kemauan pribadi dari pembeli dan penjual, tetapi dengan hasil laporan survey itu tadi, datanya bisa dipakai oleh siapa saja.
“Oleh penjualnya, oleh pembelinya, oleh Dirjen Pajak, dan akuntabilitasnya juga terjaga,” kata Arif seraya menyebutkan, sekarang ini juga semua pembelian pasti ada surveyornya, tetapi itu hanya untuk keperluan yang sangat mikro.
Arif meyakinkan, bahwa ketentuan pengawasan perdagangan antar pulau itu tidak akan menambah birokratisasi.
Bahkan ia meyakinkan, kalau lebih lama juga nggak karena ini bekerjanya, surveyor itu bekerjanya dari material yang mungkin akan masuk ke tongkang atau kapal, hanya diambil sampelnya dan menghitung volumenya sementara proses loading tetap berjalan.
“Kita punya metode ambil samplingnya, bagaiman supaya sampel yang kita ambil mewakili yang akan dikapalkan. Itu kita sudah punya metode begitu. Nah setelah itu kita periksa di Laboratorium. Kami juga sudah punya alat di daerah, yang itu juga tidak memerlukan waktu lama,” terang Arif.
Kalau mereka nanti taat pada SOP atau aturan-aturannya, mereka akan cepat karena pada saat LS misalnya bukti pembayaran PPN dilampirkan.
“Kalau ini belum ada, ya memang kita tahan. Bukti pembayaran royalty sudah ada buktinya, itu kita tidak mengganggu sama sekali,” tambah Arif.
Soal kesiapan Surveyor Indonesia jika ditunjuk melakukan verifikasi perdagangan antar pulau, Arif Zainuddin memastikan, pihaknya sudah sangat siap.
“Kami itu di laboratorium, di hampir semua daerah penghasil daerah batubara kita punya. Surveyornya kita juga punya. Bahkan untuk menghadapi Pasar Bebas ini pun kita kemarin juga sudah mulai meningkatkan kompetensi karyawan, kira-kira yang diperlukan apa,” kata Arif.
Di tahun 2014 ini pihaknya sudah melakukan training untuk surveyor yang akan terjun ke lapangan itu sudah 4 angkatan, atau 120 peserta

Doktrin Jokowi di East Asia Summit Tentang Poros Maritim Dunia

Detik News: Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Cita-cita dan agenda di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa.

Yang Mulia.

Sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia tentu berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudera Hindia (the Pacific and Indian Ocean Region—PACINDO).

Kami ingin Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia, bukan dijadikan ajang perebutan sumberdaya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim.

Dalam kaitan ini, saya memandang bahwa potensi kemaritiman di forum EAS belum dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia mengusulkan penguatan prioritas area kerjasama maritim di EAS.

Kami mendorong negara-negara mitra ASEAN di EAS untuk mendukung dan terlibat aktif dalam mewujudkan ASEAN Masterplan on Connectivity, khususnya konektivitas dan infrastruktur maritim.

Kami menyerukan kerjasama EAS secara konkret di bidang energi, ketahanan pangan, manufaktur, dan dalam menjaga kelestarian bahari.

Kami menyerukan kerjasama yang lebih erat dalam menjaga keamanan laut. Khusus mengenai Laut Tiongkok Selatan, Indonesia menyambut baik komitmen untuk mengimplementasikan DOC (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea). Saya juga mendukung penyelesaian COC (code of conduct in the South China) melalui konsultasi secepat mungkin.

Hikmahanto tentang Makna Doktrin Jokowi

Tribunnews.com, Jakarta - Dalam pertemuan KTT Asia Timur, Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya yang diberi judul Doktrin Jokowi. Ada tiga makna penting dari Doktrin Jokowi. Demikian disampaikan Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional UKI kepada Tribunnews.com, Jumat (14/11/2014)
Pertama, mengumumkan kepada dunia melalui Forum Asia Timur hasrat Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia.
"Pengumuman seperti ini mengingatkan pada Deklarasi Perdana Menteri Djuanda pada tahun 1957. Saat itu Indonesia mengklaim diri sebagai negara kepulauan," kata Hikmahanto.
Kini  pemerintahan Jokowi ingin menjadikan Indonesia tidak saja negara kepulauan tetapi negara maritim.
"Yang kedua, upaya Indonesia mentransformasi diri menjadi negara maritim akan membuka banyak peluang ekonomi, tidak saja bagi masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat dunia. Untuk itu Indonesia mengundang negara-negara untuk memanfaatkaan peluang bisnis yang terbuka dalam mengeksploitasi sumber daya alam maupun pembangunan infrastruktur, ujarnya seraya menambahkan bahwa peluang ekonomi ini diharapkan dapat menghilangkan sumber konflik antar negara.
Namun demikian, lanjut Hikmahanto, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia akan tegas bila kedaulatan dilanggar dan kepentingan nasional dirugikan.
"Ketiga, Presiden menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terlibat dan turut menentukan arah berkembangnya kawasan Pasifik dan Samudera Hindia. Partisipasi Indonesia diantaranya ditujukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan, katanya.
Doktrin Jokowi, menurut Hikmahanto, tidak akan memiliki makna bagi dunia dan masyarakat internasional, bahkan masyarakat Indonesia bila Pemerintahan Jokowi tidak dapat menterjemahkan dalam sejumlah kegiatan kongkrit.
"Di sini para menteri dan pejabat pemerintah baik di pusat maupun daerah dituntut untuk menjabarkan Doktrin Jokowi dalam berbagai program," katanya.

Video Presentasi Jokowi di APEC Terpopuler Sepanjang Sejarah APEC

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Akun resmi KTT Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) "apecsec" di situs berbagi video YouTube  mengunggah presentasi yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dihadapan ratusan CEO negara-negara Asia Pasifik ternyata menjadi video terpopuler dan paling banyak ditonton dibandingkan video lainnya sepanjang sejarah APEC memiliki akun resmi di Youtube.

"Meskipun video presentasi Jokowi berjudul Joko Widodo, President of Indonesia, at the APEC CEO Summit baru diunggah pada Minggu 10 November kemarin, tapi jumlah yang menyaksikan video tersebut sudah menembus angka 210.779 kali tayang," jelas pengamat sosial media Vcomm Arif Hidayat, Senin (11/11/2014) malam.

Menurut Arif, total kesuluruhan video yang sudah diunggah oleh akun "apecsec" mencapai 139 video dengan video terlama sudah berumur 5 tahun yang lalu.

Video pertama yang diunggah oleh akun "apecsec" sekitar lima tahun lalu berjudul APEC2009 SME Ministerial hanya ditonton oleh sebanyak 822 kali," terang Arif.

Terkait dengan video penyelenggaran APEC tahun 2014, akun "apecsec" baru mengunggah 13 video rata-rata di tonton sebanyak 500 kali selain video Jokowi.

"Urutan kedua terbanyak ditonton dari APEC 2014 yakni video Obama berjudl Barack Obama, President of the United States, at the APEC CEO Summit dengan 3.453 kali tayang," jelasnya.

Dari 139 Video yang ada, tayangan video pidato Jokowi jauh meninggalkan video lainnya dengan selisih tayangan mencapai duaratus ribu lebih.

Adapun urutan 10 terpopuler video APEC sejak 5 tahun lalu yakni Joko Widodo, President of Indonesia, at the APEC CEO Summit (210.779x) tayang 1 hari yang lalu, APEC: Imagine the Possibilities (15.041x) tayang 2 tahun yang lalu, Barack Obama, President of the United States, at the APEC CEO Summit (3.453x) tayang 1 hari yang lalu, Barack Obama, President of the United States, APEC CEO Summit, Yokohama, Japan, November 13, 2010 (3.083x) tayang 4 tahun yang lalu, Interview with New Zealand Prime Minister John Key (2.739x) tayang 8 bulan yang lalu, Interview with IMF Managing Director, Christine Lagarde, at APEC Women and the Economy Summit (2.493x) tayang 3 tahun yang lalu, US President Obama opens 2011 APEC Economic Leaders' Meeting (2.015x) tayang 3 tahun yang lalu, FMM APEC Russia 2012 (1.839x) tayang 2 tahun yang lalu, Indonesia President Susilo Bambang Yudhoyono remarks at APEC CEO Summit 2011 (1.999x) tayang 2 tahun yang lalu dan Lee Hsien Loong, Prime Minister of Singapore, APEC CEO Summit, November 13, 2010 (1.789x) tayang 4 tahun yang lalu.

"Pidato mantan Presiden RI SBY yang tayang 2 tahun lalu berjudul Indonesia President Susilo Bambang Yudhoyono remarks at APEC CEO Summit 2011, hanya tayang sebanyak 1.999 kali," pungkas Arif.

Presiden RI Joko Widodo tampaknya benar-benar menjadi "bintang"

Presiden RI, Joko Widodo (baris depan, tiga dari kanan) bersama Ibu Negara, Iriana Widodo (baris depan, dua dari kanan) berdiri di antara Presiden Rusia, Vladimir Putin (baris depan, tiga dari kiri), Presiden Tiongkok, Xi Jinping (baris depan, empat dari kiri) dan istrinya, Peng Liyuan (baris depan, empat dari kanan), serta Presiden AS, Barack Obama (baris depan, kanan) saat sesi "foto keluarga" pemimpin negara-negara peserta Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Beijing, Tiongkok, Senin (10/11/2014). AFP PHOTO / Mandel NGAN) di Beijing, Tiongkok, Senin (10/11/2014). AFP PHOTO / Mandel NGAN 
Laporan Wartawan Tribunnews.com Reza Gunadha
TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - Presiden RI Joko Widodo tampaknya benar-benar menjadi "bintang" dalam pertemuan Kerjasama Negara-Negara Asia-Pasifik (APEC Summit), Beijing, Tiongkok.
Selama dua hari pertemuan tersebut, Senin-Selasa (10-11/11/2014), presiden yang populer disebut Jokowi tersebut turut mengkhiasi topik utama media-media massa internasional.
Predikat "superstar" tersebut, juga semakin terkukuhkan ketika Jokowi dan Ibu Negara Iriana melakukan sesi foto bersama kepala-kepala negara dan pemerintahan peserta APEC Summit, Selasa (10/11).
Jokowi beserta istri, diatur berdiri di baris paling depan. Dalam barisan tersebut, Jokowi dan istri berdiri diapit tiga pemimpin negara "adikuasa". (Baca juga: Misi Jokowi di Forum APEC Dianggap Seperti Gadis yang Sedang)
Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jingping serta istrinya, berada persis di sisi kanan Jokowi. Sementara di sisi kiri Jokowi, terdapat Presiden Amerika Serikat Barrack Obama.
Sementara sejumlah pemimpin negara-negara tetangga Indonesia, justru berada di barisan kedua. Misalnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan Datuk Seri Najib Tun Razak. (Baca juga: Video Presentasi Jokowi di APEC Terpopuler Sepanjang Sejarah)
Sedangkan akun resmi KTT APEC "apecsec" di situs berbagi video YouTube mengunggah presentasi yang dilakukan Jokowi menjadi video terpopuler dan paling banyak ditonton.

Bahkan, bila dibandingkan video pidato tokoh-tokoh negara di ajang APEC, video Jokowi ini terpopuler sepanjang sejarah perhelatan tersebut. (Baca juga: Pidato Jokowi Dihina Orang Indonesia tapi Dipuji Warga Asing)
"Meskipun video presentasi Jokowi berjudul Joko Widodo, President of Indonesia, at the APEC CEO Summit baru diunggah pada Minggu 10 November kemarin, tapi jumlah yang menyaksikan video tersebut sudah menembus angka 210.779 kali tayang," jelas pengamat sosial media Vcomm Arif Hidayat, Senin (11/11/2014) malam

Jokowi Diperhitungkan Dunia

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - Sepanjang Senin (10/11/2014), Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan Jokowi dengan tiga pemimpin negara itu membuktikan dirinya mulai diperhitungkan dunia.
Pertemuan bilateral dengan PM Abe, Presiden Obama, dan Presiden Putin berlangsung di sela-sela kehadiran Presiden di KTT APEC di Beijing, Tiongkok. Ketiga pemimpin negara itu memberikan penegasan akan arti penting Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan. Mereka juga menyampaikan keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia.
"Kedua negara sudah lama membangun hubungan dengan sikap saling membantu. Jepang sangat mementingkan hubungan dengan Indonesia sebagai mitra strategis. Sebagai sesama negara maritim, kedua negara harus berkontribusi demi kedamaian dan keadilan," kata PM Abe, seperti dilaporkan wartawan Kompas, C Wahyu Haryo, dari Beijing, Tiongkok, Senin. (Baca juga : Video Presentasi Jokowi dalam Bahasa Inggris Dibanjiri Ribuan Komentar)
Penegasan sebagai sesama negara maritim dari PM Abe itu menjadi kontekstual mengingat Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi berambisi mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Tak hanya itu, Jokowi juga memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di sisi lain, Tiongkok yang menjadi kompetitor Jepang di kawasan Asia Timur juga memiliki konsep Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21. Sehari sebelumnya, Minggu, Jokowi memenuhi undangan pertemuan bilateral dari Presiden Tiongkok Xi Jinping dan PM Tiongkok Li Keqiang.
Selanjutnya Abe menyampaikan, melalui investasi Jepang ke Indonesia, Pemerintah Jepang ingin berkontribusi di bidang industri dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Tawaran itu pun disambut baik Presiden Jokowi mengingat Indonesia masih membutuhkan investasi besar untuk industri.
"Hubungan dua negara sudah saling mengisi dan saling percaya. Oleh karena itu, ke depan perlu dikembangkan dan diperluas agar lebih bermanfaat untuk negara dan rakyat Indonesia dan Jepang," kata Jokowi.
Keamanan maritim
Saat membuka pertemuan dengan Jokowi, Presiden Obama mengapresiasi pemilu dan transisi demokrasi di Indonesia serta toleransi dan pluralisme Indonesia yang menjadi contoh bagi dunia. "Saya tahu Presiden Jokowi mempunyai agenda dan berambisi tentang pembaruan untuk membawa kesejahteraan rakyat Indonesia, dan AS ingin berpesan bahwa AS ingin menjadi mitra dan menjadi bagian dari pembaruan itu," kata Obama.
Pada kesempatan itu, Obama juga mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam hal-hal yang menyangkut permasalahan kawasan Asia Tenggara ataupun internasional. Sebagai pemimpin dalam ASEAN, Indonesia dipandang tetap memainkan peranan penting di kawasan, termasuk keamanan maritim. AS memandang penting adanya kebebasan navigasi dan ketaatan pada norma internasional serta penyelesaian sengketa secara damai. (Baca juga: Jokowi Akan Gerak Cepat Genjot Program Unggulan)
Asa akan stabilitas keamanan yang lebih baik juga disampaikan Presiden Jokowi. "Kita ingin stabilitas keamanan kita lebih baik. Makanya, kerja sama di kawasan akan ditingkatkan, terutama di bidang keamanan," katanya.
Pertemuan dengan Jokowi menjadi pertemuan bilateral pertama Obama dengan pemimpin negara lain yang hadir di KTT APEC di Beijing. Pertemuan bilateral itu digelar sekitar dua jam setelah Obama tiba di Beijing.
Saat membuka pertemuan bilateral dengan Jokowi, Presiden Putin lebih fokus pada kerja sama ekonomi yang sedikit menurun akhir-akhir ini. Namun, Putin memandang, kondisi itu lebih disebabkan perkembangan ekonomi dunia secara menyeluruh. "Kita ingin membahas bagaimana kita bisa memperbaiki situasi tersebut," kata Putin.
Saat mengikuti jamuan makan malam pemimpin ekonomi di KTT APEC, Senin malam, Jokowi berada tepat di sisi kanan Presiden Xi Jinping. Di sebelah kanan Jokowi ada Presiden Obama dan di sebelah kiri Presiden Xi duduk Presiden Putin.
"Saya berada di mana? Di tengah, kan? Itu simbol. Simbol-simbol itu harus bisa dibaca. Kita itu jadi rebutan. Kita ada di tengah, bebas aktif, dan itu konstitusi kita," kata Jokowi.
Jokowi menyadari posisi Indonesia yang menjadi rebutan negara-negara adidaya yang meminta bertemu dengannya, Senin. Meski tarikan kepentingan negara-negara itu terasa dalam pertemuan bilateral tersebut, dengan tegas ia menyatakan, posisi Indonesia tetap berada di tengah, bebas aktif, sesuai konstitusi Indonesia.
"Ada kepentingan mereka. Tentu saja kalau kita melihat itu kepentingan mencari kawan. Kita sendiri bebas aktif. Saya mau mencari kawan siapa pun boleh dong. Mau di sana, mau di sini. tetapi dengan catatan kepentingan nasional, kepentingan rakyat kita harus dinomorsatukan," kata Jokowi kepada pers, Senin malam. (Baca juga : Di Depan Investor, Jokowi Kritisi Kualitas Produk Tiongkok)